Yohannes yang merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengaku mengumpulkan uang yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket" dari pemohon sejak tahun 2018 hingga 2025.

Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan praktik pungutan itu merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan.

Ia juga mengatakan keterangan saksi menunjukkan bahwa Silmy Karim berupaya menghentikan praktik tersebut.

"Jadi, memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Menurut Dodi, kliennya menginisiasi penerapan sistem pengurusan perizinan keimigrasian secara daring melalui aplikasi setelah menjabat dirjen Imigrasi.