NADIKABAR.COM — Mantan Wamen Imipas Silmy Karim mengatakan pungutan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) sudah ada sebelum tahun 2018. Silmy mengatakan keterangan itu disampaikan oleh Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, Yohanes Sri Windarto saat menjadi saksi di persidangan.
"Jadi di situ salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan," kata Silmy Karim usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Silmy membantah memberikan perintah terkait pungutan tidak resmi tersebut. Dia mengaku sengaja meluncurkan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) untuk menghindari pertemuan antara petugas dan pengurus izin tinggal.
"Nah, saya menghentikan dan saya ada buktinya bahwa bukan hanya Molina, bahkan ada surat edaran ya, di tahun 2024 ya. Jadi tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan, gitu. Dan di situ jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara pertemuan petugas ya, dengan pemohon. Nah, ini kan salah satu prinsip yang paling penting yang tadi saya dapat," tuturnya.
Silmy merasa dikriminalisasi. Dia mengatakan baru mengetahui terkait praktik pungutan tidak resmi yang disebutkan Yohanes sudah ada sebelum 2018 dari persidangan.
"Terus kemudian juga, ya kembali lagi, ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT-nya supaya masyarakat tahu, gitu. Dan kemudian ujungnya menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa," ujarnya.
Pengacara Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir mengatakan keterangan saksi juga menyebutkan bahwa penerimaan uang tidak resmi pengurusan izin tinggal WNA merupakan kesepakatan antara biro jasa dengan petugas. Dia mengatakan Silmy yang menginisiasi Permenkumham terkait pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi atau secara daring.