"Sehingga dengan aplikasi tersebut dihindarkan pertemuan langsung dan semua kepengurusan bisa dilakukan melalui online. Nah, oleh karena itu sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," kata Dodi.
"Nah, tetapi kemudian tadi dari keterangan saksi, memang praktik itu sudah berjalan, ya itu berjalan seperti itu aja. Nah, dengan demikian maka tidak bisa ditarik adanya kesengajaan daripada Pak Silmy ya, di dalam peristiwa yang sudah terjadi sebelum 2018," tambahnya.
Dodi mengklaim Silmy menghalangi indikasi penerimaan uang pengurusan izin tinggal tersebut dengan mengubah proses pengurusan dari sistem manual ke elektronik tanpa harus lewat biro jasa. Dia mempertanyakan mengapa kliennya dijadikan terdakwa dalam perkara ini.
"Jadi bisa langsung dia masuk ke aplikasi, dia upload semua dokumennya, dan kemudian dia bayar PNBP, selesai. Tidak ada ancaman, tadi kan udah dikatakan tidak ada ancaman overstay, tidak ada apa namanya, ancaman tenggat waktu. Karena maksimum berdasarkan sistem 5 hari pada saat setelah Pak Silmy. Nah, kalau memang sebelum Pak Silmy menjabat, itu tidak bisa kita nilai, ya. Nah, jadi artinya sekarang pertanyaan besar, motif apa kenapa Pak Silmy dijadikan terdakwa?" ujarnya.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.
Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.