NADIKABAR.COM — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim merespons putusan hakim yang menolak eksepsinya dalam kasus pemerasan dan gratifikasi.
Silmy Karim menilai perkara yang menjeratnya sebagai kriminalisasi. Menurutnya, tidak mungkin seorang wamen melakukan pemerasan.
"Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," kata Silmy dalam keterangan tertulis, Kamis (12/116.
Namun ia menyatakan siap menerima putusan sela dan meluruskan semua tuduhan di pokok perkara.
"Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara," kata Silmy.
Silmy menolak tuduhan dirinya memerintahkan, mengatur, atau memaksakan pungutan.
