Ia mengatakan aplikasi Molina dibuat untuk menghindarkan pertemuan langsung antara pemohon dan petugas, sehingga pemohon dapat dilayani secara daring dari mana pun, di Indonesia maupun luar negeri.
Menurutnya, surat dakwaan mengakui aplikasi Molina bertujuan mencegah biaya di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan," ujarnya.
Silmy mengatakan digitalisasi imigrasi sebagai contoh nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tidak dimiliki kementerian atau lembaga lain dan melibatkan jutaan pemohon.
Selain Molina, ia memaparkan perluasan autogate dari 17 menjadi 173 unit, perluasan layanan paspor elektronik dari 52 menjadi seluruh 126 kantor imigrasi, dan penyempurnaan aplikasi M-Paspor untuk mengurangi peran calo.
"Yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu berjalan, malah dikriminalisasi," ujarnya.
