NADIKABAR.COM — Terdakwa kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA), Silmy Karim, mengatakan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin tinggal WNA sudah berlangsung sejak sebelum 2018 atau sebelum ia menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Ia mengatakan keterangan itu disampaikan saksi dalam kasus tersebut. Silmy mengklaim justru menghentikan praktik itu saat telah menjabat.

"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," kata Silmy kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Selasa (17/11)

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu merasa dirinya tidak bersalah dan malah dikriminalisasi dalam kasus tersebut.

"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," klaim Silmy.

Menurut dia, aplikasi Molina bertujuan menghindari pertemuan langsung antara petugas dan pemohon.

Kuasa hukum Silmy, Dodi S Abdulkadir, mengatakan keterangan saksi juga memperlihatkan praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan.

Menurutnya, tidak ada kesengajaan yang dapat ditarik kepada kliennya.

Ia mengatakan saat menjabat Dirjen, Silmy menginisiasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang menerapkan seluruh pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi.

"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," ujarnya.

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp168,9 miliar.

Tindakan itu dilakukan Silmy bersama Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Lali Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.