NADIKABAR.COM — Sejumlah informasi keliru terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beredar di media sosial. Klaim yang muncul antara lain soal gaji manajer koperasi, layanan pinjaman online, hingga isu penutupan warung milik warga.
Hasil penelusuran sejumlah sumber cek fakta menunjukkan informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Sebagian konten bahkan menggunakan manipulasi video dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Berikut rangkuman berbagai hoaks yang menyasar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:
1. Hoaks Gaji Manajer Kopdes Rp 16 Juta per Bulan
Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim slip gaji manajer KDMP bocor dengan nominal Rp 16 juta per bulan, dan disebut akan ditanggung APBN selama dua tahun pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah klaim tersebut dan menegaskan pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final.
"Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya," ujar Purbaya dalam media briefing, Rabu (5/8/2026).
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama dua tahun pertama operasional. Besaran gaji masih dibahas dan akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), seperti dilansir dari Komdigi.
2. Hoaks Kopdes Merah Putih Layani Pinjaman Online
Sebuah video di media sosial mengklaim Kopdes Merah Putih menyediakan pinjaman online tanpa jaminan senilai Rp 5 juta hingga Rp 500 juta. Faktanya, Kopdes memang memiliki gerai atau unit usaha simpan pinjam, tetapi layanan tersebut berbeda dengan pinjaman online.
Dikutip dari RRI, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa. Menurutnya, Kopdes Merah Putih justru diharapkan menjadi solusi agar masyarakat terhindar dari jeratan rentenir dan pinjol ilegal.
3. Hoaks Mendes Yandri Minta Warung Desa Ditutup
Beredar video berdurasi delapan detik yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto seolah menyatakan pemerintah ingin warung di desa ditutup agar warga belanja di Kopdes. Video tersebut ternyata memuat label "AI Content" dan terbukti dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan.
Video aslinya justru membahas sekitar 80 persen sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang akan kembali kepada masyarakat desa. Yandri membantah keras pernyataan yang dicatut dari dirinya tersebut.
"Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu," kata Yandri Kamis (17/9/2026).
Zulhas Pastikan Kopdes Tak Akan Matikan Warung
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) turut menepis isu penutupan warung akibat kehadiran KDKMP. Ia menegaskan koperasi ini dibentuk bukan untuk menggantikan atau mematikan usaha warung rakyat, melainkan menjadi infrastruktur penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah.
"Itu hoax yang sangat jahat," kata Zulhas usai membuka Seminar Nasional KDKMP di Ruang Pola Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.
Zulhas menambahkan pemilik warung kelontong justru berpeluang diuntungkan lewat kerja sama dengan koperasi, seperti menitipkan barang dagangan untuk dipasarkan lebih luas.
Menyikapi maraknya hoaks ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyediakan kanal cek fakta resmi di situs komdigi.go.id, tempat masyarakat bisa mengecek kebenaran informasi yang beredar seputar KDKMP maupun program pemerintah lainnya. Setiap klaim yang viral dan berpotensi meresahkan, diverifikasi dan dipublikasikan hasilnya lewat kanal tersebut.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi lewat kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya lebih lanjut. Ciri-ciri umum hoaks seputar program pemerintah biasanya mudah dikenali: angka yang terlalu menggiurkan, klaim gaji fantastis, tautan mencurigakan yang meminta data pribadi, hingga video atau narasi yang sengaja dibuat provokatif untuk memicu kemarahan publik. Khusus untuk video, jejak watermark AI generator seperti Veo, Sora, atau sejenisnya juga bisa jadi petunjuk awal kontennya tidak otentik.
