NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mendukung usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak segera diproses. Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, eksploitasi, hingga kekerasan di ruang digital.
"Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, menuntut negara untuk terus memperkuat instrumen hukum dan sistem perlindungan. Apalagi, saat ini anak-anak menghadapi berbagai risiko yang tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial dan ruang digital," kata Singgih saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI mendukung upaya penguatan regulasi perlindungan anak, karena persoalan yang dihadapi anak-anak semakin kompleks. Perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga cyberbullying membutuhkan penanganan yang komprehensif dan tidak cukup hanya mengandalkan aturan yang ada.
Singgih juga menekankan, perlindungan anak tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi kekerasan. Regulasi yang diperbarui juga harus memperkuat aspek pencegahan, mekanisme pelaporan, pendampingan korban, pemulihan psikologis, serta jaminan agar anak tidak kembali menjadi korban.
"Jangan sampai negara baru hadir setelah anak menjadi korban. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, memberikan perlindungan ketika terjadi kasus, sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan," tegasnya.
Terkait tindak lanjut usulan tersebut, Singgih menjelaskan bahwa revisi UU Perlindungan Anak sebenarnya telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Dalam daftar Prolegnas DPR RI, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercatat berada pada tahap penyusunan oleh DPR. Karena itu, menurut Singgih, dorongan pimpinan DPR agar proses revisi dipercepat menjadi momentum untuk mengakselerasi tahapan legislasi, termasuk penyiapan naskah akademik dan rancangan undang-undang serta pelibatan masyarakat dalam pembahasannya.