"Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana. RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak sudah masuk dalam Prolegnas dan tercatat dalam tahap penyusunan. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana proses tersebut berjalan secara terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan," jelasnya.
Singgih juga menyambut baik dorongan agar sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, serta lembaga perlindungan anak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar aturan yang dihasilkan tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
"Masukan dari anak-anak sendiri harus didengar. Kita perlu mengetahui apa yang mereka alami, apa yang membuat mereka tidak aman, dan perlindungan seperti apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai undang-undang dibuat tanpa mendengarkan suara anak sebagai pihak yang paling berkepentingan," katanya.
Selain revisi UU Perlindungan Anak, Singgih menilai penguatan sistem peradilan pidana anak juga perlu menjadi perhatian. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban, saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperberat hukuman atau menambah pasal. Yang paling penting adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan hidup tanpa kekerasan. Negara harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya karena menjadi korban kekerasan maupun perundungan," pungkas Singgih.
Sebelumnya, Dasco menyoroti maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Dia berjanji mendorong revisi UU Perlindungan Anak segera diproses.