NADIKABAR.COM — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Jakarta, Kamis.
Sjafrie mengatakan revisi diperlukan untuk menyempurnakan regulasi pertahanan yang dinilai belum mengakomodasi sejumlah perkembangan dan kebutuhan strategis pertahanan negara saat ini.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, belum mengadakan satu penyempurnaan, sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," kata Sjafrie seusai pertemuan di kompleks parlemen, Jakarta.
Ia menjelaskan salah satu substansi yang perlu dimasukkan dalam revisi adalah strategi pertahanan negara yang saat ini mengusung konsep defensif aktif.
Strategi tersebut menekankan pertahanan wilayah teritorial dan perlindungan kepentingan nasional tanpa memiliki tujuan menyerang negara lain.
Menurut dia, konsep strategi pertahanan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pertahanan yang berlaku sehingga perlu dirumuskan dalam rancangan revisi.
Sjafrie menambahkan Kementerian Pertahanan akan meningkatkan koordinasi dengan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pertahanan, untuk memastikan kebijakan pertahanan mendapat pengawasan legislatif.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pertemuan tersebut merupakan diskusi awal mengenai rencana penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi terkini.
"Ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa terkini. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," ujar Utut.
Ia menyebut Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan menyiapkan tim ahli masing-masing untuk membahas konsep revisi undang-undang tersebut.
Sjafrie berharap perumusan materi revisi Undang-Undang Pertahanan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini sehingga proses revisinya dapat dilakukan pada tahun depan.