NADIKABAR.COM — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan mengatakan pemerintah tengah menggodok skema baru Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu memberatkan jemaah yang ingin beribadah Haji di tengah gejolak ekonomi global.
Ia menjelaskan situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini cukup berdampak pada kondisi ekonomi dan berpengaruh terhadap perhitungan komponen BPIH. Dalam hal ini, menurutnya Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar beban biaya tidak dilimpahkan begitu saja kepada calon jemaah.
"Ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," kata Gus Irfan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2026).
Bahkan menurutnya untuk meringankan beban biaya jemaah ibadah haji, Prabowo mengusulkan agar rasio biaya Bipih (biaya yang dibayar jemaah) dengan subsidi dari nilai manfaat dana haji sebesar 52 banding 48. Artinya jemaah hanya perlu membayar 52% dari total biaya haji yang perlu dikeluarkan.
