Ia mencontohkan tunjangan guru non-ASN sebesar Rp2 juta juga dikenakan potongan pajak, sementara guru ASN juga tetap dikenakan pajak atas tunjangan yang diterimanya.

Ia pun menambahkan apabila guru non-ASN menerima besaran TPG secara utuh, yakni sebesar Rp2 juta, TPG yang diterima oleh guru tersebut bukan berarti tidak dipotong pajak, melainkan potongan pajak dibayarkan oleh pemerintah daerah.

β€œKalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan tunjangan dengan jumlah penuh berarti pajaknya dibayarkan oleh pemda,” ujar Nunuk.

Ia menilai ketentuan pemotongan pajak tersebut perlu disosialisasikan kepada para guru, termasuk guru non-ASN sehingga memiliki pemahaman yang utuh terkait setiap penghasilan atau tunjangan yang diterima dari negara memiliki kewajiban perpajakan.