NADIKABAR.COM β Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan perubahan besaran potongan pajak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pemotongan pajak terhadap tunjangan yang diterima guru merupakan kewajiban sebagai warga negara dan bukan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen.
βBesaran pajaknya itu tidak ada Kemendikdasmen sendiri yang menetapkannya, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu.
Ia menjelaskan seluruh tunjangan yang bersumber dari kas negara, baik yang diterima guru ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Nunuk, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk kemudian disetorkan kepada negara, bukan dipotong secara mandiri oleh Kemendikdasmen.