Hal ini mengingat berbagai layanan online, termasuk e-commerce dan perdagangan digital, tidak lagi selalu meminta identitas secara manual berupa KTP, tetapi mulai menggunakan identitas digital.
“Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan,” kata Tito.
Terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan, ia mengatakan pemerintah tengah mendorong agar seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening di perbankan.
Berdasarkan data yang disampaikan Danantara dan perbankan, sebut Tito, terdapat sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlunya menggunakan data Dukcapil untuk melakukan pencocokan data tersebut.
Menurutnya, sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah tercatat di Dukcapil, termasuk data wajah, sidik jari, retina mata, alamat, tempat tinggal, status, serta berbagai informasi profil lainnya. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyaringan secara cepat berdasarkan usia 17 tahun ke atas, termasuk hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Data tersebut kemudian dapat direkonsiliasi dengan data sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Dengan proses tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara by name by address masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening, sekaligus memetakan mereka berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.
“Nah, inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan kita tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang 17 tahun ke atas,” kata Tito.
