Kemudian, Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan sejumlah upaya penanganan, seperti water bombing, modifikasi cuaca, serta pemadaman dari darat. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana masih menjadi kendala.
Daniel menilai kondisi lahan gambut yang sangat kering dan terbakar hingga lapisan dalam turut menyulitkan proses pemadaman.
"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman," kata Daniel.
Namun, Daniel menilai upaya mitigasi sebelum kebakaran perlu menjadi perhatian serius agar dampak karhutla dapat ditekan. Daniel juga menyebut DPR mendukung penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran yang dinilainya sudah dalam kondisi darurat.
Menurutnya, DPR telah mendorong agar status bencana nasional ditetapkan sejak awal kebakaran. Namun, dia menyebut pemerintah belum menetapkan status tersebut hingga saat ini.
"Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak," ujarnya.
