NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya menjadi lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pengembangan potensi usaha di desa dan kelurahan. Dia ingin distribusi kebutuhan pokok, LPG 3 kilogram, pupuk subsidi hingga pengembangan sektor pertanian dan pariwisata dapat dikembangkan melalui koperasi.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan dan Optimalisasi Potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Kementerian Koperasi di Hotel Mercure Padang, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Andre Rosiade. Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius serta Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat Budiman sebagai narasumber. Acara dibuka dengan sambutan Andre Rosiade yang dibacakan Tenaga Ahlinya, Mahkamah Jusuf.
Dalam sambutannya, Andre menegaskan bahwa KDKMP harus mampu mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki desa maupun kelurahan. Potensi tersebut perlu dikapitalisasi melalui skema koperasi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Menurutnya, Komisi VI DPR RI mendukung penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Terlebih, KDKMP merupakan salah satu ujung tombak program Presiden Prabowo Subianto.
Andre berharap sosialisasi tersebut dapat memberikan pencerahan, informasi, serta akses yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perkoperasian.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami peluang dan manfaat koperasi sehingga dapat berpartisipasi dalam mengembangkan KDKMP di daerah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius menjelaskan bahwa koperasi memiliki landasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Selain itu, koperasi juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
