Terkait pembentukan KDKMP, Teddy menjelaskan sejumlah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Di antaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP.
Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP yang mengatur mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa koperasi memiliki lima prinsip utama, yakni keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sesuai jasa usaha anggota, serta kemandirian.
Menurutnya, keanggotaan koperasi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Sementara itu, keputusan tertinggi dalam koperasi berada pada rapat anggota yang mengedepankan musyawarah.
Dia juga menekankan pentingnya pembagian SHU secara adil berdasarkan tingkat partisipasi dan aktivitas usaha masing-masing anggota.
Dalam pengembangannya, pemerintah memiliki lima peran terhadap koperasi, yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, pembina, dan pengawas. Adapun di Kota Padang, pemerintah juga memiliki tim inkubasi yang bertugas memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan tahunan.
Teddy menyebutkan, kondisi geografis Kota Padang yang memiliki wilayah daratan, dataran tinggi, hingga pesisir pantai memberikan peluang besar untuk pengembangan koperasi. Menurutnya, terdapat empat kluster usaha yang dapat dikembangkan KDKMP di Kota Padang, yakni pertanian, perikanan, kuliner, serta jasa dan pariwisata.
Dia menjelaskan, KDKMP diharapkan berfungsi sebagai hub atau penghubung antara produsen maupun distributor dengan pasar. Dengan fungsi itu, koperasi, katanya, dapat membantu memperlancar distribusi barang sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat.
Teddy juga menegaskan keberadaan KDKMP harus mampu mendorong pertumbuhan warung-warung kecil di sekitarnya, bukan justru mematikan usaha masyarakat yang telah lebih dahulu berjalan.
