NADIKABAR.COM — Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) menilai masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan belum ditempatkan sebagai subyek dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola kebencanaan di Indonesia.
"Perempuan dan juga kelompok rentan ini masih ditempatkan sebagai penerima manfaat dari berbagai situasi bencana. Mereka belum ditempatkan sebagai subyek yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam tata kelola kebencanaan di Indonesia," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP) Armayanti Sanusi, dalam diskusi krisis ekologi dan dampaknya, di Jakarta, Selasa.
Padahal, menurut dia, kebijakan mengenai transisi energi, deforestasi, dan juga iklim seharusnya diletakkan pada kedaulatan rakyat.