Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
SP soroti perempuan belum dilibatkan dalam tata kelola kebencanaan
Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) menilai masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan belum ditempatkan sebagai subyek dalam pengambilan keputusan terk
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Selasa, 17 November 2026 pukul 21:17 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Kemudian masifnya pembangunan ekstraktif dan lemahnya tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan ekosistem lingkungan.
"Bagaimana kemudian tanggung jawab korporasi ini dilemahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pernah merilis sekitar lebih dari 335 perusahaan yang tidak memberikan tanggung jawabnya akibat dari pembakaran lahan ataupun proyek-proyek pertambangan di Indonesia," kata Armayanti Sanusi.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.