Hal itu, kata Sabarudin, setelah pihaknya menemukan persoalan penyerapan kredit, rendahnya pendapatan kelompok, dan terbatasnya akses ke rantai pasok fisik yang belum terselesaikan.
SPKS menilai RSPO tidak seharusnya terus mendorong pertumbuhan sertifikasi tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa pasar mampu menyerap produk dan kredit yang dihasilkan petani.
"Sertifikasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar dan penambahan jumlah anggota bersertifikat, sementara petani harus menanggung biaya, kewajiban, dan risiko tanpa kepastian manfaat ekonomi," ujarnya.
Ia menjelaskan hasil kajian SPKS 2026 pada tanggal 2 November 2026 melalui website resmi https://spks.or.id/ memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata.
