NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin rapat terbatas (ratas) soal penanganan kebakaran hutan pada Senin (12/10) lalu. Dalam diskusi tersebut tercatat masih ada 639 hektare lahan di 6 provinsi yang masih menjadi lumbung hotspot.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah terkait itu, memutuskan untuk fokus melakukan pemadaman di dua wilayah yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Terkait hal ini, Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan jika selain melakukan pemadaman lewat udara, pemerintah juga menginstruksikan operasi via darat. Seperti ditulis dalam laman resmi Setkab, operasi pemadaman di jalur darat ini didukung lebih dari 60.177 personel gabungan dan diklaim mampu memadamkan api rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menko Polkam Dudung Abdurachman tersebut juga mencetuskan sejumlah strategi lain untuk menghadapi karhutla, salah satunya adalah arahan untuk membuat 200 titik sumur bor baru di sejumlah kawasan.

Meski demikian, pemerintah masih enggan untuk menetapkan status kebakaran hutan yang telah merugikan negara-negara tetangga ini menjadi bencana nasional. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman, saat ditanya wartawan usai mengikuti ratas tersebut.

Dudung menyebut belum ada rencana pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi bencana nasional. Menurutnya, pemerintah masih mampu menangani bencana tersebut.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung dikutip dari NadiKabar, Senin (12/10/2026).

Tidak sejalan dengan Dudung, Anggota DPR Komisi IV Fraksi PKB, Daniel Johan mengatakan jika status bencana nasional justru diperlukan untuk memperluas jangkauan serta penambahan logistik penanganan kebakaran hutan.

Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak," kata Daniel dikutip dari NadiKabar, Rabu (14/10/2026).

Seperti ditulis NadiKabar, Daniel juga menyebut jika DPR mendukung penambahan anggaran. Hal ini menurutnya dilakukan dalam rangka memperkuat penanganan kebakaran yang dinilainya sudah dalam kondisi darurat.

Menurut dia, DPR telah mendorong agar status bencana nasional ditetapkan sejak awal kebakaran. Namun dia menyebutkan pemerintah belum menetapkan status tersebut hingga saat ini.

"Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain yang terdampak," ujarnya.

Lalu jika memang usaha maksimal dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan kebakaran hutan, masihkah status bencana nasional dibutuhkan? Mengapa hingga saat ini penanggulangan kebakaran hutan masih jadi perdebatan? Simak diskusinya bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, dalam Kabar Sore!

Beralih ke topik lainnya, Kabar Sore akan mengulas pembatalan izin konser musisi asal Italia, Andrea Bocelli. Seperti diketahui, Andrea Bocelli tengah mempersiapkan konsernya di Indonesia pada November mendatang. Namun, konser yang akan dihelat di kawasan Candi Borobudur tersebut menuai penolakan dari MUI setempat.

Salah satu alasannya adalah rekam jejak Andrea yang pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk organisasi berhubungan dengan Israel. Lalu apa saja pertimbangan lain pengurus kawasan Taman Wisata Candi Borobudur terkait penolakan ini? Simak laporan Jurnalis NadiKabar selengkapnya.

Membahas topik ekonomi, Kabar Sore akan mengulas bagaimana nasib para pejuang rupiah di tengah gempuran dollar yang makin perkasa. Seperti diketahui, harga dollar mulai stabil mendekati angka Rp 18000. Hal ini menjadi ancaman khusus bagi masyarakat yang banyak bergantung pada fluktuasinya. Para pemilik utang KPR hingga investor pemula tentu saja perlu melihat kegagahan dollar menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Berbagai penyesuaian juga perlu disiapkan guna menyeimbangkan neraca minus yang tiba-tiba bengkak usai dikonversi dengan mata uang Paman Sam itu. Lalu apa saja langkah rebalancing yang minim risiko di masa seperti ini? Simak diskusinya dalam Kabar Sore!

Simak berita terbaru dan menarik NadiKabar lainnya dalam Kabar Sore. Kabar Sore, Nggak Cuma Hore-hore!