Menurut Sudaryono, penyesuaian tersebut memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran sekitar Rp 5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026. Selain itu, BGN juga menarik kembali dana sekitar Rp 480 miliar yang masih tersimpan pada rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara.

Sudaryono menegaskan pembenahan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Pemerintah tetap memberikan jaminan agar mitra tidak mengalami kerugian, tetapi tidak berarti memberikan ruang bagi keuntungan yang berlebihan.

"Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah," jelas Sudaryono.

"Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar," sambungnya.

Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan penguatan akuntabilitas juga dilakukan melalui kewajiban setiap dapur untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut memuat rincian penggunaan uang, jenis belanja, lokasi pembelian, hingga besaran pengeluaran.