Melalui mekanisme tersebut, BGN dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan mengidentifikasi apabila terdapat ketidakwajaran dalam pengeluaran dapur.

Sudaryono mencontohkan apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama 10 hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Sudaryono menambahkan berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG juga memperhatikan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

"Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana," pungkasnya.