NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memiliki upaya hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah miliknya.

Sebab, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Suket sudah dicabut dan final. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat beliau lakukan. Penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal. Jadi sejak semua beliau tidak memenuhi syarat jadi Wapres," kata Yusril saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Yusril juga menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Sementara itu, dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Putusan MK final and binding. Dalam Putusan Kasasi MA Pak Gibran gak bisa PK, sebab bukan pihak dalam perkara

"Ada upaya Wapres mendorong Dirjen Dikdasmen untuk PK. Tetapi berdasarkan Putusan MK No 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di PTUN tidak boleh ajukan PK. Sama seperti Jaksa gak boleh PK atas putusan pengadilan pidana. Jadi Pak Gibran menghadapi jalan buntu. Sebab itu ketika beliau mengatakan 'akan fight di PTUN', saya katakan sudah tidak ada gunanya," tutur dia.

Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait persoalan suket pendidikan Gibran.

Ia menduga PTUN Jakarta akan menghentikan persidangan lantaran objek sengketa berupa suket penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

"Karena itu tidak ada lagi obyek perkara dalam sidang PTUN ini. Kalau obyek perkara sudah tidak ada lagi, maka apa yang mau diperiksa oleh majelis hakim?," ucap Yusril.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Pencabutan surat keterangan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam diktum kesatu keputusan tersebut disampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut.

"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian tertulis dalam diktum kesatu.

Kemudian pada diktum kedua disampaikan bahwa Kemendikdasmen telah menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," ujarnya.