Terkait tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sri Sultan mengatakan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
Penetapan juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dan setelah melalui negosiasi dengan pengusaha, faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8.
"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan," kata Sultan.
Kendati demikian, menurut Sri Sultan, pemda masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.
