NADIKABAR.COM — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil, yang melakukan aksi di halaman Pintu Gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11) sore.
Sri Sultan yang duduk lesehan bersama berhadapan langsung dengan massa aksi itu berdialog dan memberikan tanggapan terhadap sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mulai dari pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.
Terkait Jaga Warga, Sultan HB mengatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya diperuntukkan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
"Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan.
Sementara terkait Stadion Mandala Krida, Sri Sultan mengatakan perbaikan sebelumnya terkendala persoalan hukum karena fasilitas olahraga itu menjadi bagian dari barang bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Akan tetapi, setelah perkara berkekuatan hukum tetap, pada awal September 2026, KPK menyampaikan bahwa pembangunan atau renovasi Stadion Mandala Krida dapat dilanjutkan.
Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei dan menemukan tribun sisi timur belum memenuhi persyaratan sehingga memerlukan pembangunan kembali, namun pelaksanaan menyesuaikan APBN dan direncanakan secara bertahap.
"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," kata Sri Sultan.
Oleh karena itu, untuk sementara Mandala Krida dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sejumlah pembatasan, namun pada malam hari belum memungkinkan karena belum tersedia lampu penerangan.
Terkait tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sri Sultan mengatakan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
Penetapan juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dan setelah melalui negosiasi dengan pengusaha, faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8.
"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan," kata Sultan.
Kendati demikian, menurut Sri Sultan, pemda masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.
