Kepahlawanan tumbuh justru ketika keberanian tidak menuntut imbalan kekuasaan. Mengenang perjuangan 1945 tanpa mewarisi tanggung jawab moral para pejuang hanya akan menjadikan sejarah sebagai hiasan seremoni belaka.
Jika dahulu rakyat melawan penjajahan, kini kemerdekaan harus dijaga dari penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan, dan perilaku elite yang mengutamakan kepentingan kelompok. Tantangannya berubah, tetapi pertanyaan etikanya tetap sama, yakni untuk siapakah kekuasaan digunakan?
Persaingan politik merupakan bagian sah dari demokrasi. Ancaman muncul ketika instrumen negara digunakan di luar mandat hukum. Kekuasaan kehilangan legitimasi moral ketika kewenangan, perangkat keamanan, dan informasi strategis diperlakukan seolah menjadi milik pribadi atau kelompok.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian yang sangat aktual. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal LSP, dan beberapa jenderal lainnya seperti ASN, EHS dan dua hari selanjutnya menyusul ditetapkan tersangka SU.
Penyidik Bareskrim menyebut dugaan penyadapan dilakukan semenjak sepanjang 2025-2026 menyasar Presiden, pejabat negara, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik mengungkap dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, disertai dugaan penghapusan data elektronik.
Persoalannya melampaui pelanggaran teknis, karena memunculkan pertanyaan kritis, yakni siapa mengendalikan kewenangan tersebut, bagaimana pengawasannya, dan untuk kepentingan apa informasi sensitif negara dikumpulkan?
Dugaan makar kemudian ikut mengemuka. Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra menilai terdapat potensi ke arah tersebut, sementara Bareskrim juga telah mendalami motif serta unsur hukumnya kepada masalah makar.
Di sinilah ironi kepahlawanan menemukan relevansinya. Para pejuang dahulu berkorban membebaskan bangsa dari kekuasaan sewenang-wenang, tetapi negara merdeka masih harus mewaspadai kemungkinan penyimpangan kewenangan dari dalam institusinya sendiri.
Kekuasaan yang seharusnya melindungi negara tidak boleh berubah menjadi sarana menguasai negara. Kesetiaan kepada negara dibuktikan melalui ketaatan pada konstitusi, bukan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Sebab, jabatan setinggi apa pun tidak memberikan hak untuk menempatkan kepentingan pribadi di atas keselamatan bangsa.
Persoalan tersebut sekaligus menggugat tujuan pendidikan. Bangsa ini memiliki banyak pejabat bergelar dan lulusan lembaga ternama, baik kampus Negeri dan swasta, maupun sekolah-sekolah kedinasan yang membentuk menjadi para Abdi Negara.
Persoalan berikutnya kecerdasan tersebut tidak otomatis menghadirkan kebijaksanaan. Pendidikan kehilangan makna ketika gelar, jejaring, dan prestise almamater lebih digunakan untuk merengkuh jabatan daripada membangun tanggung jawab sosial.
