Para pelopor pergerakan nasional memberikan teladan sebaliknya. Mereka menggunakan pendidikan untuk membebaskan cara berpikir, mengorganisasi perjuangan, dan menyatukan perbedaan.
Almamater tidak menjadi batas pengabdian belaka. Dari sekolah umum, perguruan tinggi, hingga pendidikan kedinasan, setiap lulusan seharusnya memahami bahwa ilmu dan kewenangan membawa tanggung jawab melayani republik ini.
Solidaritas alumni tentu penting, tetapi harus dibangun di atas integritas dan meritokrasi. Ikatan tersebut menjadi bermasalah apabila berubah menjadi patronase jabatan, perlindungan atas pelanggaran, atau kesetiaan sempit yang menempatkan kelompok di atas hukum.
Loyalitas sejati bukan membela sesama alumni dalam segala keadaan, melainkan berani mengingatkan ketika mereka menyimpang. Karena itu, internalisasi nilai kepahlawanan harus hidup dalam budaya pendidikan, bukan sekadar hafalan sejarah.
Kejujuran akademik, keberanian mengkritik penyimpangan, empati kepada kelompok lemah, serta kebiasaan mempertanggungjawabkan keputusan harus menjadi praktik sehari-hari.
Dalam pendidikan profesi dan kedinasan, penghormatan kepada atasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap hukum, bukan menggantikannya.
Bangsa ini tidak kekurangan orang yang ingin memimpin. Melainkan, yang dibutuhkan justru pemimpin yang bersedia membatasi dirinya demi kepentingan rakyat.
Pendidikan harus melahirkan manusia yang memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada tingginya kedudukan, melainkan pada keberanian menggunakan pengetahuan dan kekuasaan secara bertanggung jawab.
Para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan Indonesia, bukan agar negara diperlakukan sebagai hadiah yang boleh diperebutkan. Mereka mewariskan kemerdekaan sebagai amanah pengabdian, bukan kesempatan menguasai kepentingan bersama.
Selama jabatan lebih diperebutkan daripada dipertanggungjawabkan, pendidikan lebih membanggakan kedudukan daripada pengabdian, dan kesetiaan kelompok mengalahkan kepentingan bangsa, nilai kepahlawanan akan terus sunyi di tengah riuh kekuasaan.
Rasminto. Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi DKI Jakarta.
