"Bahwa negara hukum demokratis harus memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga negara berdasarkan persyaratan yang objektif dan proporsional," dikutip dari berkas permohonan, Kamis (19/11)
Menurut Pemohon dalam praktik ketatanegaraan internasional terdapat negara yang memberikan kesempatan kepada warga negara berusia relatif muda untuk menduduki jabatan kepemimpinan nasional.
Pemohon menyatakan contoh pemimpin muda di negara lain dapat dijadikan bahan perbandingan dalam mengkaji hubungan antara usia, demokrasi, dan kapasitas kepemimpinan, dengan tetap memperhatikan perbedaan konstitusi dan sistem pemerintahan setiap negara.
"Bahwa Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon," tulis pemohon.