Persyaratan tersebut sekurang-kurangnya mempertimbangkan: kejujuran dan integritas moral; amanah dan tanggung jawab terhadap rakyat; kecerdasan intelektual dan kemampuan memahami persoalan kenegaraan; kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan solusi bagi kepentingan bangsa.

Lalu kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana; kemampuan memahami konstitusi, pemerintahan, dan hukum; komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa 'berusia paling rendah 40 tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau berusia paling rendah 19 tahun cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide-ide dalam sebuah gagasan dan cerdas. Yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memenuhi (pasal 46 ayat 2 UU MD3) Presiden mengusulkan Wapres sekaligus kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR."