Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir 700 ribu badan usaha. Pemblokiran dilakukan karena 700 ribu badan usaha tersebut tidak melaporkan siapa pemilik manfaat atau
"BO ini penting untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat terakhir dari sebuah badan usaha termasuk afiliasinya," ujarnya.
Dia mengatakan pemblokiran menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 2 juta badan usaha. Dia mengatakan badan usaha yang diblokir secara otomatis sudah tidak aktif lagi.
"Nanti status kalau dia badan usaha, nanti akan kami masukkan dalam list badan usaha yang sudah tidak aktif," ujarnya.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
