"Sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah persiapan menuju sebelum penerbitan obligasi tersebut. Saat obligasi sudah dicanangkan akan diterbitkan, proses pemeringkatannya cukup simpel, hanya membutuhkan waktu 30 hari dengan catatan data dan informasi yang diperlukan sudah lengkap," jelas Ignatius.
Ia menambahkan, pemeringkatan obligasi daerah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Peringkat tersebut berfungsi mengukur kemampuan pemda membayar kupon bunga atau bagi hasil serta pokok utang secara tepat waktu.
Dalam metodologi penilaiannya, PEFINDO mengukur tiga pilar utama, yakni risiko sektor pemerintah daerah, risiko institusional pemda, serta risiko keuangan. Ignatius menegaskan, hasil pemeringkatan bukan bentuk rekomendasi investasi langsung, melainkan instrumen transparansi untuk melindungi investor institusi seperti dana pensiun.
"PEFINDO tidak menyatakan obligasi ini layak investasi atau tidak, karena secara regulasi kami hanya menyatakan tingkat risiko. Namun hasil pemeringkatan ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap investor," tuturnya.