Selain kesiapan pemeringkatan, Ignatius menilai skema obligasi berbasis proyek (project-based atau special bond) menjadi opsi paling realistis untuk diterapkan di Indonesia. Skema ini dapat membantu pemda mengejar mandat alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Ia pun menekankan kunci agar wacana obligasi daerah tidak berhenti pada rancangan undang-undang semata.
"Komitmen bersama dari seluruh pihak sesuai dengan kewenangan dan ranahnya masing-masing, serta solusi dan eksekusi. Karena selama ini kita bagus di perencanaan, tetapi memang masih ada isu di eksekusi," pungkasnya.