NADIKABAR.COM — Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menggelar diskusi panel Sarasehan Nasional di Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11). Salah satu hal yang dibahas dalam forum tersebut adalah tantangan kesiapan daerah dalam merealisasikan penerbitan obligasi daerah.

Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru mengungkapkan hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah daerah yang resmi menerbitkan obligasi daerah. Padahal, sudah ada dua pemda yang memberikan mandat resmi (solicited) kepada PEFINDO dan berencana menerbitkan instrumen pembiayaan tersebut.

"Obligasi daerah ini memang belum ada. Sebenarnya kemarin hampir pecah telur. Sekarang ada dua pemda yang memang berencana, tetapi mandat yang ada di kami saat ini baru untuk pemeringkatan pemdanya dulu, belum obligasinya," ujar Ignatius dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Ignatius, proses pemeringkatan di PEFINDO sebenarnya tidak memakan waktu lama apabila seluruh dokumen pendukung siap. Tantangan terbesar justru berada pada tahap persiapan di internal pemerintah daerah sebelum menerbitkan surat utang.

"Sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah persiapan menuju sebelum penerbitan obligasi tersebut. Saat obligasi sudah dicanangkan akan diterbitkan, proses pemeringkatannya cukup simpel, hanya membutuhkan waktu 30 hari dengan catatan data dan informasi yang diperlukan sudah lengkap," jelas Ignatius.

Ia menambahkan, pemeringkatan obligasi daerah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Peringkat tersebut berfungsi mengukur kemampuan pemda membayar kupon bunga atau bagi hasil serta pokok utang secara tepat waktu.

Dalam metodologi penilaiannya, PEFINDO mengukur tiga pilar utama, yakni risiko sektor pemerintah daerah, risiko institusional pemda, serta risiko keuangan. Ignatius menegaskan, hasil pemeringkatan bukan bentuk rekomendasi investasi langsung, melainkan instrumen transparansi untuk melindungi investor institusi seperti dana pensiun.

"PEFINDO tidak menyatakan obligasi ini layak investasi atau tidak, karena secara regulasi kami hanya menyatakan tingkat risiko. Namun hasil pemeringkatan ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap investor," tuturnya.

Selain kesiapan pemeringkatan, Ignatius menilai skema obligasi berbasis proyek (project-based atau special bond) menjadi opsi paling realistis untuk diterapkan di Indonesia. Skema ini dapat membantu pemda mengejar mandat alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Ia pun menekankan kunci agar wacana obligasi daerah tidak berhenti pada rancangan undang-undang semata.

"Komitmen bersama dari seluruh pihak sesuai dengan kewenangan dan ranahnya masing-masing, serta solusi dan eksekusi. Karena selama ini kita bagus di perencanaan, tetapi memang masih ada isu di eksekusi," pungkasnya.