Ia menambahkan, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.

Pasalnya, legalitas kepemilikan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, dan dukungan produktivitas.

Nailul menambahkan, ketidakpastian hukum pertanahan dapat menciptakan kerugian ekonomi yang jauh lebih luas daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.

Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan karena konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, maupun investasi. Padahal, aktivitas tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek berganda bagi perekonomian di sekitarnya.

Pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang tidak jadi berlangsung. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan semestinya tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif. Kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat penting agar tanah dapat berfungsi sebagai aset produktif.

Persoalan ini, juga mendapat perhatian Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan harus dilihat dari perspektif hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.