Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi," kata Iwan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP) Muchibi mencontohkan kasus yang tengah dia tangani terkait tanah di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yakni sengketa lahan sekitar 5.700 meter persegi yang telah berlangsung 36 tahun.

Dia menjelaskan dengan konflik yang berkepanjangan dialami kliennya, maka tanah yang seharusnya produktif hingga saat ini masih terus bersengketa dan tidak dapat digunakan.