NADIKABAR.COM — Tim khusus Polri mendalami dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan pendalaman tersebut merupakan langkah kepolisian dalam merespons informasi yang berkembang di tengah publik sesuai instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," kata Isir kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Isir menekankan bahwa proses pendalaman dugaan makar tersebut membutuhkan ketelitian dan waktu. Isir mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dia akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan pengin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," tuturnya.

Kendati demikian, Isir belum menjelaskan lebih jauh mengenai konstruksi dugaan perkara makar tersebut. Pihaknya juga belum merinci apakah kasus dugaan makar ini sudah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan atau masih dalam tahap awal penyelidikan.

Di sisi lain, Isir memastikan pengusutan perkara pokok terkait penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik terus berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

"Pada sisi yang lain, proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya. Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri," terang Isir.

Polri, lanjut dia, juga telah menjalin komunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan perlindungan bagi para saksi.

"Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi," pungkas Isir.

Sebelumnya, Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu diketahui terjadi sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Terbaru, Polri juga telah resmi memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan Polri.