NADIKABAR.COM — Anggota Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden (Cawapres), Hidayat Nur Wahid siap memverifikasi secara menyeluruh agar tidak mengulangi kasus yang serupa penyebab kekosongan kursi RI 2.
"Aspek pertama tentu tidak boleh mengulangi lagi kasus yang membuat terjadinya kekosongan wapres pada sekarang ini. Itu harus menjadi yang paling utama," ujar Hidayat dalam program Prime Time NadiKabar.com TV, Selasa (17/11).
Tim Verifikasi Cawapres akan dikoordinasikan oleh pimpinan MPR serta terdiri dari 36 anggota MPR dari seluruh fraksi dan kelompok anggota DPD. Hidayat meyakini komposisi tersebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghadirkan checks and balances yang maksimal.
"Dari komposisi ini insyaallah akan menghadirkan komitmen yang kuat gitu ya karena kita betul-betul ingin menghadirkan konstitusionalisasi dari seluruh peristiwa perpolitikan kita ini dan tidak boleh mengulangi tragedi yang sudah terjadi, dan itu menjadi komitmen kami semuanya," terangnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa terdapat 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh cawapres. Seluruh persyaratan tersebut nantinya akan melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Cawapres.
"Ada 21 syarat yang harus dipenuhi. Empatnya adalah dari Undang-Undang Dasar dan 17-nya dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 169," kata Hidayat.
Sejumlah verifikasi yang akan dilakukan dilaporkan meliputi verifikasi terhadap masalah kesehatan, tindakan yang dikenakan sanksi hukum, pembayaran pajak, hingga kewarganegaraan cawapres. Selain itu, Hidayat menyebut Tim Verifikasi Cawapres juga akan menelusuri Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasangan cawapres untuk memastikan identitas kewarganegaraan.
"Terkait juga dengan KTP-nya bahkan, apakah dia benar-benar memang warga negara Indonesia yang asli, atau demikian juga dengan istrinya, KTP dia bagaimana," ucapnya.
Hidayat juga sempat meminta doa kepada masyarakat agar Tim Verifikasi Cawapres mampu melaksanakan amanahnya dengan maksimal dalam menghadirkan cawapres yang dapat memenuhi harapan masyarakat.
Sebelumnya, tim verifikasi ini dibentuk oleh MPR RI untuk mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan tim tersebut diumumkan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai rapat gabungan, Jumat (13/11).
Pembentukan ini menyusul keputusan Gibran untuk mundur dari posisi Wakil Presiden RI di tengah polemik keabsahan ijazah pendidikannya.