"Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi. Tentunya dalam fase berlanjutnya tanggap darurat ini kira-kira apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya," tutur Bima.
Selain penanganan darurat, Bima meminta Pemkab Solok memetakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana. Masukan para pakar, termasuk kemungkinan relokasi atau penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak, perlu dikaji untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Ia juga meminta Pemda untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah dampak bencana terhadap sejumlah kantor pemerintahan. Kondisi dokumen dan arsip penting juga perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menyoroti realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang perlu dimaksimalkan agar memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Solok. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengidentifikasi kendala serta memperkuat koordinasi agar realisasi anggaran tersebut dapat berjalan optimal.
