NADIKABAR.COM — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Bamsoet masuk dalam jajaran Wantimpres bersama 25 tokoh nasional dari berbagai latar belakang, dengan Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Pengangkatan tersebut menempatkan Bamsoet dalam posisi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan membawa pengalaman di lembaga legislatif, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan politik.

"Saya memandang amanah sebagai Anggota Wantimpres sebagai kelanjutan dari pengabdian di lembaga yang berbeda. Selama hampir 20 tahun berada di parlemen, saya belajar bahwa setiap kebijakan negara membutuhkan pertimbangan yang matang, melihat persoalan dari berbagai sudut, sekaligus mendengar suara masyarakat. Pengalaman tersebut akan saya bawa dalam menjalankan amanah sebagai Wantimpres," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Hal tersebut disampaikannya usai dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/26).

Penunjukan Bamsoet juga berkaitan erat dengan rekam jejaknya sebagai tokoh parlemen. Bamsoet pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Ketua Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM dan keamanan pada 2016-2018, Ketua DPR RI ke-20 pada 2018-2019, hingga Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Bamsoet pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII pada Pemilu 2009 dan memperoleh kepercayaan sebagai wakil rakyat dalam pemilu-pemilu berikutnya. Rekam jejak tersebut membuat Bamsoet berpengalaman dalam proses legislasi, pengawasan, penganggaran, serta dinamika hubungan antarlembaga negara.

"Saya melihat pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR memberikan perspektif yang cukup lengkap mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kebijakan publik, bagaimana aspirasi masyarakat masuk ke dalam proses politik, dan bagaimana lembaga negara harus membangun komunikasi agar keputusan yang diambil dapat berjalan efektif. Karena itu, saya akan berusaha memberikan pertimbangan yang objektif, berbasis data dan kepentingan nasional," kata Bamsoet.

Di lingkungan Partai Golkar, perjalanan politik Bamsoet juga berlangsung panjang. Ia pernah dipercaya menjadi Bendahara Umum Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie.