Sebelumnya, pada tahun 2020, Bamsoet juga menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Sekretariat Negara mencatat Bambang Soesatyo sebagai salah satu penerima Bintang Jasa Utama dalam rangkaian penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan 2020, dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 52/TK/Tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan berkaitan dengan pengabdiannya sebagai Ketua DPR RI periode 2018-2019.
Selain kedua tanda kehormatan tersebut, Bamsoet juga pernah menerima sejumlah penghargaan dan brevet kehormatan, antara lain Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto 2023, Brevet Baret Ungu Korps Marinir sebagai Warga Kehormatan TNI AL. Kemudian, Brevet Wing Penerbang Kelas I Pesawat Tempur sebagai Warga Kehormatan TNI AU, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam sebagai Warga Kehormatan TNI AL, serta brevet Warga Kehormatan Brimob Polri dan brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN).
Bamsoet juga pernah menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama yang diserahkan langsung oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Rekam penghargaan tersebut melengkapi perjalanan pengabdian Bamsoet yang selama ini banyak bersinggungan dengan isu pertahanan, keamanan, hukum dan ketatanegaraan.
"Berbagai penghargaan dan tanda kehormatan yang pernah saya terima tidak boleh dilihat sebagai tujuan akhir. Justru setiap penghargaan harus menjadi pengingat bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan manfaat. Sekarang amanah itu bertambah melalui Wantimpres, sehingga saya harus bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga kepercayaan Presiden serta masyarakat," ucap Bamsoet.
Dengan latar belakang panjang di parlemen, pengalaman dalam Partai Golkar, serta keterlibatan dalam berbagai isu hukum, politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi, Bamsoet membawa pengalaman politik praktis sekaligus pengalaman kelembagaan ke dalam Wantimpres. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis karena memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai bidang yang ditugaskan.
Bamsoet mengatakan pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR akan menjadi bekal untuk memahami konsekuensi kebijakan dari perspektif parlemen dan masyarakat.
"Saya ingin menjalankan tugas ini dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Masukan kepada Presiden harus berangkat dari data, konstitusi, kepentingan masyarakat dan kemampuan negara dalam melaksanakannya. Kalau ada kebijakan yang sudah tepat, tentu harus diperkuat. Kalau ada yang masih memiliki ruang perbaikan, harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Prinsipnya, Wantimpres harus menjadi bagian dari proses memperkuat kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional," pungkas Bamsoet.
