Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi petugas Damkar dalam menjalankan tugas. Karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memberikan perhatian terhadap risiko kerja petugas Damkar.
"Pekerjaan Damkar ini berisiko sekali. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus mendorong ke daerah agar petugas damkar ini mendapat insentif risiko tinggi," jelas Bima.
Bima juga menampung aspirasi petugas Damkar yang masih berstatus outsourcing untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan Kemendagri akan terus mendorong dan memperjuangkan aspirasi tersebut secara bertahap.
"Kami sudah rapat dengan pimpinan DPR. Ini semua bertahap," terang Bima.
"Sekarang masih fokus untuk guru dulu. Tentu Kemendagri akan terus dorong dan perjuangkan untuk petugas-petugas Damkar," sambungnya.
Di tengah berbagai risiko tersebut, Bima menilai Damkar merupakan salah satu layanan pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kehadiran petugas Damkar dalam berbagai situasi darurat membuat manfaat pelayanan mereka dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
