"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," jelasnya.

Menurut Tito, ketepatan penyaluran bansos masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sebab, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang justru menerima bantuan. Sebaliknya, warga yang lebih membutuhkan belum seluruhnya tercatat sebagai penerima manfaat.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Kemendagri yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).