Tito mengatakan, integrasi data tersebut akan mempercepat proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Prosesnya didukung teknologi biometrik, mulai dari pengenalan wajah, sidik jari, hingga pemindaian iris mata.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.
Ia menegaskan percepatan digitalisasi Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah pusat. Program tersebut juga diharapkan membantu Pemda menjalankan tugas dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
Menurut Tito, bansos menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, dukungan Pemda dalam mempercepat registrasi layanan digital Perlinsos diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih akurat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.