Di tengah tantangan tersebut, pemerintah memastikan seluruh agenda pemulihan terus dilaksanakan. Tito meminta 29 kementerian/lembaga yang telah menerima anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi segera mempercepat ribuan kegiatan, mulai dari perbaikan sekolah dan rumah warga hingga pembangunan jalan dan jembatan.
Kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran pada 2026 didorong selesai sesuai target sebelum 31 Desember. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran daerah dan tambahan anggaran yang telah disalurkan untuk menangani kebutuhan mendesak serta mendukung program kementerian/lembaga.
Untuk mengantisipasi kebutuhan akibat kerusakan berulang, Tito meminta Kementerian PPN/Bappenas meninjau kembali kegiatan dalam rencana induk pemulihan. Kementerian Keuangan juga diharapkan menyiapkan dukungan anggaran lanjutan agar pekerjaan yang kembali terdampak dapat segera dilaksanakan tanpa menghambat program lain.
"Harapan kami, koordinasi ini akan mempercepat semua proses. Kementerian/lembaga bergerak dan mendorong pemerintah daerah, dengan anggaran masing-masing maupun tambahan anggaran, agar bergerak lebih cepat. Harapan kita tentu terjadi percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di tiga provinsi," pungkas Tito.
