NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mendorong percepatan penanganan sungai terdampak sedimentasi untuk mengantisipasi banjir susulan.
Di tengah upaya tersebut, pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disebut terus menunjukkan kemajuan.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatra yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (26/10).
Ia menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan.
Kini, pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya sehingga tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Pemerintah telah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian/lembaga (K/L), dengan rencana induk yang memuat 11.520 kegiatan.
