Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), termasuk mendorong sinergi pelaksanaan program dengan OPD terkait.
"Ternyata di Bali sudah membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah salah satu mendukung program-program pemerintah daerah masing-masing, yang mungkin dari OPD terkait tidak bisa langsung menjamah kepada user-nya langsung, atau target langsung dari masyarakat," ujarnya.
Menurut Tri, keterlibatan kader dan sukarelawan hingga tingkat akar rumput menjadi kekuatan penting dalam menjangkau masyarakat.
Melalui gerakan bersama, program TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranas diharapkan dapat menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan secara langsung. Karena itu, pelaksanaannya perlu disinergikan dengan OPD sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk dalam perencanaan dan dukungan anggaran.
Tri menjelaskan rapat tersebut juga menghadirkan narasumber yang membahas aspek pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, yakni Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Moh. Roudo.
"Nanti, supaya ibu-ibu juga bisa jelas, bagaimana regulasi ataupun proses-proses penganggaran dan lain-lain untuk kita semua," ungkapnya.
