“Ketika transportasi terbatas, maka akses terhadap pendidikan, kesehatan, energi, dan perdagangan juga ikut terdampak,” katanya mengingatkan.
Lebih lanjut dia mencontohkan ketika transportasi terbatas, maka distribusi barang ke wilayah kepulauan akan semakin mahal dan berpengaruh terhadap harga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan demikian, konektivitas harus menjadi bagian dari kebijakan afirmatif untuk daerah kepulauan,” tegasnya.
Di sisi lain, dia memandang RUU Daerah Kepulauan perlu memberikan ruang terhadap skema layanan transportasi yang sesuai dengan karakter geografis wilayah.
