NADIKABAR.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum lama ini mengumumkan pembentukan gugus tugas baru bernama Super Intelligence Force. Kelompok ini dipimpin Jay Clayton, pejabat Gedung Putih yang mengurus teknologi akal imitasi (AI), dengan tugas memastikan AS mendominasi teknologi baru tersebut.
"Lebih besar daripada Revolusi Industri dan internet," kata Trump saat mengumumkan pembentukan Super Intelligence Force.
Langkahnya itu meresponspesatnya perkembangan industri AI. Satuan tugas dibentuk setelah dia bertemu dengan jajaran eksekutif industri AI pada akhir September silam dan sebulan sebelum pemilihan sela pada November.Tekanan publik, serta peringatan dari kalangan bisnis dan akademik terhadap teknologi yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan itu, terus menguat.
Nama satuan tugas merujuk pada perintah eksekutif Trump pada September yang mengganti istilah "Artificial Intelligence” menjadi "Super Intelligence” (SI) atau kecerdasan super. Jay Clayton, direktur keamanan nasional sekaligus pejabat baru Gedung Putih yang menangani AI, ditunjuk sebagai pemimpin gugus tugas tersebut.
Trump mengatakan, gugus tugas itu akan mengoordinasikan upaya pemerintah "untuk memastikan Amerika terus memimpin dunia dalam Super Intelligence” serta "melindungi kepentingan dan meningkatkan kehidupan seluruh warga Amerika”.
Trump telah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin regulasi "menghambat” kemajuan industri SI. Piagam gugus tugas yang dilaporkan beredar juga menyebutkan bahwa kelompok tersebut akan berupaya mencegah "regulasi berlebihan dan penguasaan proses regulasi oleh kepentingan tertentu”.
Gedung Putih belum merilis informasi resmi mengenai Super Intelligence Force. Namun, salinan piagam yang merinci tanggung jawab kelompok tersebut telah diberitakan oleh The Wall Street Journal dan Politico.
Dokumen yang dilaporkan itu menunjukkan bahwa cakupan kerja gugus tugas tersebut cukup luas. Keamanan hayati (biosecurity) dan ancaman terhadap pasokan air disebut sebagai dua bidang yang menjadi perhatian. Serangan siber dalam beberapa waktu terakhir juga menyasar infrastruktur penting di Amerika Serikat.
Kelompok ini akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga utama pemerintah AS, termasuk Pentagon, Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Komisi Perdagangan Federal (FTC). Tujuannya adalah menyusun rekomendasi mengenai undang-undang baru untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai ancaman.
