Sejumlah anggota penting kabinet Trump juga masuk dalam gugus tugas tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Piagam yang dilaporkan itu turut mencantumkan David Sacks, mantan pejabat penanggung jawab AI Trump, serta Condoleezza Rice, mantan Menteri Luar Negeri pada masa Presiden George W. Bush, sebagai anggota eksternal.
Gugus tugas tersebut akan menyampaikan temuan dan rekomendasinya kepada Trump serta Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Menurut Politico, sejumlah tokoh penting Partai Republik tidak mendapat pengarahan mengenai rencana pembentukan Super Intelligence Force sebelum Trump mengumumkannya. Pembentukan gugus tugas ini berlangsung ketika sejumlah senator senior Partai Republik tengah menyiapkan rancangan undang-undang besar tentang AI untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan teknologi tersebut.
Kalangan Demokrat mengkritik langkah presiden. Lori Trahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, mengatakan kepada NadiKabar bahwa Trump "hanya membicarakan pembentukan gugus tugas AI tanpa strategi yang berkelanjutan mengenai bagaimana hal itu akan dijalankan melalui otorisasi Kongres”. Menurut dia, langkah tersebut lebih menyerupai taktik untuk menunda tindakan nyata.
"Kita seharusnya mengesahkan undang-undang dan menetapkan pagar pengaman bagi laboratorium-laboratorium AI terdepan. Gugus tugas ini tidak melakukan satu pun dari hal tersebut,” kata Trahan.
Josh Gottheimer, anggota DPR dari Partai Demokrat lainnya, juga menyampaikan keraguan mengenai motif Trump kepada Politico.
"Jika presiden akhirnya sadar bahwa risiko AI bukanlah tipuan dan mulai mengambil tindakan konkret untuk melindungi Amerika, itu bagus,” kata Gottheimer. "Namun, jika ini hanya pengalihan perhatian untuk kepentingan hubungan masyarakat dan upaya melindungi investasi keluarganya, saya sangat keberatan.”
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa InggrisDiadaptasi oleh Rizki Nugraha
